• Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Takengon.Website ini merupakan implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-44/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
  • Ketua, Wakil Pengadilan Negeri Takengon dan Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon. Memberikan Layanan Prima, Putusan Berkualitas
  • Kota Takengon yang berada di dataran tinggi Gayo, merupakan kota tujuan wisata di Aceh. Keindahan alamnya seperti tersembunyi karena berada di tengah Provinsi Aceh. Objek wisata alam yang terkenal di sana adalah Danau Laut Tawar, yang menjadi kebanggaan masyarakat Takengon.
  • Musyawarah Cabang Dharmayukti Karini Ke V Tahun 2016 yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Takengon
  • KELUARGA BESAR PENGADILAN NEGERI TAKENGON
  • Jasa pahlawan, jasa penuh kenangan Jasa yang tak akan mampu dibeli dengan harta Jasa yang punya tujuan “Merdeka atau Mati” Saudaraku, mari kita bangkit bersama Membangun negeri tercinta Selamat HUT ke-71 Kemerdekaan RI Tetaplah menjadi satu Jangan ingin sampai terpecah Gapai angan dan citamu di masa depan yang cerah Raih prestasi terbaikmu, dan Buat bangsa ini pun bangga Nasib bangsa kita tak akan berubah Jika kita tak merubahnya Mari sama-sama berjuang Memperbaiki diri agar bermanfaat untuk negeri Selamat HUT ke-71 Kemerdekaan Indonesia Sekali merdeka, tetap merdeka !

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Prosedur Bantuan Hukum
typo-color Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan  || LEBIH LANJUT || 
pengaduan pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan || LEBIH LANJUT || 
posbakumposbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan || LEBIH LANJUT ||

Translate »